Home / Berita Umum / Profil KPUD

Profil KPUD

kpu-sultengprov.go.id. Sejarah terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dengan dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

 

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Secara intitusional, KPU Provinsi Sulaweesi Tengah yang ada sekarang merupakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah kedua yang dibentuk setelah Pemilu Demokratis sejak reformasi 1998. KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama (2003 – 2008) dibentuk berdasarkan Keputusan KPU No. 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, melalui proses tahapan dan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas:

  1. Drs. Sahabuddin Mustapa, M.Si.
  2. Ir. T.A.M. Tilaar
  3. Syafri Ali Kadir, SH
  4. Kamil Badrun
  5. M. Tumonggor, SH

Setelah melalui proses tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, pemasukan berkas, verifikasi administrasi, tanggapan masyarakat, fit and propert test, wawancara oleh KPU sampai pada penetapan 5 orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama sesuai dengan Berita Acara KPU No. 44/15-BA/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagai berikut:

  1. Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA
  2. Yahdi Basma, SH
  3. Hamdan Hi. Rampadio, SH, MH
  4. Pdt. Dharma Sallata Putera
  5. Nelly Muhriani, S.Pd.

Pelantikan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2003 di Jakarta dan ditetapkan dengan SK KPU No. 158 Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengangkatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah a.n. Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA berdasarkan Keputusan KPU No. 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003. Pembagian tugas Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003.

Setelah masa jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama (2003 – 2008) berakhir, sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah kembali membentuk Tim seleksi untuk merekrut Calon Anggota KPU Provinsi periode 2008 – 2012. Anggota Tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU No. 163/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 yang terdiri dari :

  1. Drs. H. Sahabuddin Mustafa
  2. Idris Y. Min’Un. S. Psi, Psikologi
  3. H. Nabi Bija, S.Sos
  4. H. Idham Chalid, SH. MH
  5. Drs. Slamet Riadi cante, M.Si

Tata Cara dan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, melalui proses tahapan calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan mulai tanggal 14 – 16 Januari 2008.
  2. Pemasukan berkas persyaratan administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan tanggal 17 s/d 25 Januari 2008 sebanyak 117 orang.
  3. Yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi sebanyak 50 orang (tanggal 28 Jan s/d 01 Feb 2008) yang diumumkan melalui Harian Radar Sulteng selama 3 hari (tanggal 04 – 06 Februari 2008).
  4. Pelaksanaan seleksi tertulis di laksanakan pada tanggal 3 Maret 2008 bertempat di aula LPMP jl. DR. Sutomo. Yang diikuti sebanyak 47 orang.
  5. Penerimaan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang lulus berkas pada tanggal 4  s/d 10 Februari 2008.
  6. Pelaksanaan seleksi Asesmen Psikologi Bakal Calon dilakukan pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di ruang pasca sarjana UNTAD Palu
  7. Wawancara terhadap Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 s/d 25 Maret 2008 diikuti oleh 20 orang Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
  8. Pelaksanaan Uji Kepatutan/Kelayakan (Fit and Proper Test) oleh Anggota KPU pada tanggal 10 April 2008 yang diikuti oleh 10 orang Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di Tanjung karang roompalu Golden Hotel.
  9. Penetapan 5 orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Berita Acara KPU No. 39/15-BA/V/2005  tanggal 21 Mei 2008  sebagai berikut:

1). Sdr. Syamsuddin Baco, SH. MH;

2). Sdr. DR. Ir. Adam Malik, M.Sc;

3). Sdr. Drs. H.Daud Laratu, M.Si;

4). Sdr. Patrisia Lamarauna, SH

5). Sdr. Yahdi Basma, SH

Pelantikan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Mei 2008 di Jakarta ditetapkan dengan SK KPU No. 23/SK/SDM/TAHUN 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2004-2008.Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Budi Agung Palu Sulawesi Tengah Nomor : 02/XI/RS.BA/2008  tanggal 27 Nopember 2008, Sdr. H. Daud Laratu, M.Si telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 Nopember 2008. KPU memberhentikan H. Daud Laratu, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 134/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan diatas KPU dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 39/15-BA/V/2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/SK/SDM/TAHUN 2008 masing-masing tanggal 21 mei 2008, telah menetapkan Sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos sebagai  peringkat 6 (enam) calon Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan pasal 29 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU, kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 135/SDM/KPU/TAHUN 2008. Sehingga keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2008 – 2011 saat ini terdiri dari :

  1. DR. Ir. Adam Malik, M.Sc
  2. Syamsuddin Baco, SH. MH
  3. Yahdi Basma, SH (Anggota KPU Periode 2004 – 2008)
  4. Patrisia Lamarauna, SH (Mantan Anggota KPU Kota Palu)
  5. M. Yasin Mangun, S. Sos (Mantan Ketua KPU Kabupaten Poso)

About mresha

Check Also

Payer Par Amex – Achat Priligy 60 mg Sur Internet – Livraison dans le monde (3-7 Jours)

Achat Priligy 60 mg Sur Internet Générique Priligy Comment Utiliser Le Priligy. Priligy générique est ...