• KPU Terima DAK2 Dari Mendagri

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menerima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

  • Penandatanganan Berita Acara Penyerahan DAK2

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik melakukan penandatanganan berita acara penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo disaksikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad

  • DAK2 Pilkada Sudah Dapat Diakses Melalui Sidalih

    Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) sudah mulai bisa diakses melalui Sistem Data Pemilih (Sidalih) KPU

  • KPU Resmikan Pilkada Serentak

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015

Recent Posts

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

www.kpu-sultengprov.go.id,- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Keputusan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

 

Download selengkapnya DISINI

KPU terbitkan 3 Peraturan Pilkada Serentak

Humas sultengPalu,kpu-sultengprov.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang sebelumnya telah melalui proses uji publik dan disetujui kemudian di Sahkan oleh DPR. Tiga PKPU yang telah disahkan terkait pemuktahiran data pemilih, tahapan Pilkada, dan tata kerja penyelenggara PPK dan PPS. Selengkapnya(Red)

KPU Terima DAK2 Dari Mendagri

IMG_0097Palu,kpu-sultengprov.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menerima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang akan digunakan untuk menetukan jumlah dukungan calon perseorangan dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang, Jumat (17/4).
 
“Kesempatan ini pantas disyukuri, dimana hari ini 17 April 2015 kita dapat menyelenggarakan satu kewajiban antara Kemendagri dengan KPU dimana Bapak Mendagri menyerahkan DAK2 sebagai bahan yang akan digunakan dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota pada tahun 2015 ini,” tutur Husni dihadapan para jajaran Kemendagri.

Read More »

Penandatanganan Berita Acara Penyerahan DAK2

ok_01(1)1Palu,kpu-sultengprov.go.id,- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik melakukan penandatanganan berita acara penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo disaksikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad. DAK2 tersebut akan dijadikan acuan oleh KPU dalam menentukan syarat dukungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015, Jumat (17/4). (sumber : kpu.go.id)

DAK2 Pilkada Sudah Dapat Diakses Melalui Sidalih

IMG_58831Palu,kpu-sultengprov.go.id,- Ketua Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik dalam acara peresmian pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015 mengutaran bahwa Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) sudah mulai bisa diakses melalui Sistem Data Pemilih (Sidalih) KPU, Jumat (17/4).
 

Read More »

KPU Resmikan Pilkada Serentak

ok_02_(5)1Palu, kpu-sultengprov.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga Negara terkait serta konsolidasi di internal KPU telah dilakukan secara intensif untuk membangun kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan pilkada serentak, terutama menyangkut regulasi dan anggaran.
“Koordinasi secara horizontal dan konsolidasi secara internal telah kami lakukan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga kami minta untuk berkoodinasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya soal dana tetapi hal lain seperti dukungan staf, kantor, lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat peluncuran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Read More »

Peraturan Pilkada Serentak

Palu,kpu-sultengprov.go.id; Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Download disini

KPU RI menggelar Rapat Kerja Penyusunan Keputusan KPU Provinsi/Kab/Kota Terkait Pilkada Serentak

Komisioner KPU RI, ida Budiati memberikan penjelasan mengenai Penyusunan Keputusan KPU Provinsi
Komisioner KPU RI, ida Budiati memberikan penjelasan mengenai Penyusunan Keputusan KPU Provinsi

palu,kpu-sultengprov.go.id;Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat kerja Penyuluhan/Pembekalan Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Read More »

KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan Penerimaan Calon Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara

www.kpu-sultengprov.go.id,-Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Calon anggota KPU Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara Periode Tahun 2015-2018, KPU Provinsi Sulawesi Tengah Mengumumkan Penerimaan Calon Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara.

untuk persyaratan lengkapnya download DISINI

KPU RI Terbitkan Pedoman Riset Pemilu

Untuk mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilu dan menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu, KPU akan melaksanakan riset tentang partisipasi dalam Pemilu.
 
Riset partisipasi itu dilatarbelakangi karena KPU memandang masih ada beberapa persoalan di setiap periode pemilu yang tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan.
Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik.

Read More »

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015

www.kpu-sultengprov.go.id; Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Download disini

KPU Terima Ketetapan PTUN Terkait Kepengurusan Partai Golkar

Ketua KPU RI, Husni Kamil malik menerima surat ketetapan PTUN terkait penundaan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pendaftaran Komposisi Kepengurusan DPP Partai Golkar
Ketua KPU RI, Husni Kamil malik menerima surat ketetapan PTUN terkait penundaan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pendaftaran Komposisi Kepengurusan DPP Partai Golkar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menerima surat ketetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penundaan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pendaftaran komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Senin (6/4).
 
Surat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Idrus Marham. Dengan adanya surat tersebut ia menjelaskan bahwa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tidak bisa lagi mengambil langkah-langkah keorganisasian.

Read More »

Hari Ketiga Konsultasi, KPU-DPR RI Bahas PKPU Pencalonan

RDP_Hari_ke_3
Memasuki hari ketiga pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas tentang pencalonan, Kamis (2/4).
 
Mengawali rapat, Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyampaikan beberapa gagasan dan isu strategis yang perlu diangkat dalam rancangan PKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Read More »

KPU segera konsultasikan Peraturan KPU ke DPR

Husni_OK_Uploadwww.kpu.go.id ; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini telah menggodok 10 draft Peraturan KPU terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan akan dikonsultasikan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.
 
“Kami telah menyiapkan 10 Draft PKPU yang akan dikonsultasikan dengan DPR  dan pemerintah pekan depan. DPR juga telah mengundang konsultasi ini (PKPU Pilkada-red) pada 30 Maret,” tukas Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Makassar, Jumat (27/3).

Read More »

Rapat Kerja Nasional

wkemendagriww.kpu-sultengprov.go.id; Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, Menteri Dalam Negeri RI akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Rapat Kerja Nasional akan dilaksanakan pada :

Hari           : Senin/Rabu

Tanggal     : 13 s/d 15 April 2015

Tempat     : Grand Clarion Hotel and      Convention Makassar, Jalan A.P Pettarani Nomor 3 Makassar Tlp. 62411 – 833888

Undangan Terlampir, download disini