KPU Sulawesi Tengah Komisi Pemilihan Umum – Provinsi Sulawesi Tengah

kpu-sultengprov.go.id,- Peta Dapil DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Download Selengkapnya

kpu-sultengprov.go.id,- Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B2640/M.PAN-RB/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi ASN dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 279 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil komisi Pemilihan Umum KPU Tahun 2014, bersama ini disampaikan Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat KPU. Lihat selengkapnya

kpu-sultengprov.go.id,- KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Bimbingan teknis yang diikuti oleh Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Teknis dan kasubag teknis se Sulawesi Tengah dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden, S.Ag, SH, MH. Dalam sambutanya diharapkan pelaksanaan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan di palu golden hotel pada tanggal 16 juni sampai dengan 18 juni 2014. Selain menerima materi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara juga nantinya akan dilaksanakan simulasi kepada para peserta bimbingan teknis.

kpu-sultengprov.go.id,- Menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 1263/KPU/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014, perihal Hasil Rapat Koordinasi Bidang SDM KPU dan KPU Provinsi, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 643/KPU-Prov-024/VI/2014, tanggal 20 Mei 2014, Perihal  Evaluasi Kinerja Anggota KPU Kab/Kota dan Panitia Ad Hoc. Download Selengkapnya

kpu-sultengprov.go.id Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Anggota KPU Divisi Hukum dan Divisi Teknis mengahadiri Sidang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dengan agenda Pembuktian Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Sidang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 11 Juni 2014 pukul 19.30 – 22.00 WIB. adapun materi gugatan dari partai politik peserta pemilu dapat didownload disini

kpu-sultengprov.kpu.go.id Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014  Download disni

kpu-sultengprov.go.id KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Acara yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2014 akan dihadiri oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Teknis serta Kasubag Teknis Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Diharapkan dengan terlaksana kegiatan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam pemungutan dan penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten/Kota.

undangan untuk Peserta KPU Kabupaten Kota Download disini

kpu-sultengprov.go.id Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib menyerahkan laporan dana kampanye periode pertama sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai. adapun formulir yang harus diserahkan adalah :

1. Formulir Model DKPP1-PS (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye);
2. Formulir Model DKPP2-PS (Daftar Penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain);
3. formulir Model DKPP2.A-PS (Surat Pernyataan penyumbang perseorangan);
4. Formulir Model DKPP2.B-PS (Surat pernyataan penyumbang kelompok);
5. Formulir Model DKPP2.C-PS (Surat pernyataan Penyumbang badan Usaha).

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden memasukkan Laporan Dana Kampanye Periode I pada tanggal 3 Juni 2014.

Download selengkapnya. pasangan nomor urut 1 Pasangan nomor urut 2

kpu-sultengprov.go.id KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima Laporan Khusus Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye pada Pemilihan Umum meliputi :

1. Formulir Model DKPP1-REKSUS (Laporan Rekening Khusus/Format Terlampir)
2. Formulir Model DKPP2-REKSUS (Daftar Penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain/ Format Terlampir);
3. Formulir Model DKPP2.A-REKSUS (Surat pernyataan penyumbang perseorangan/ Format Terlampir);
4. Formulir Model DKPP2.B-REKSUS (Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok/ Format Terlampir);
5. Formulir Model DKPP2.C-REKSUS (Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha/ Format Terlampir);
6. Formulir Model DKPP3-REKSUS (Daftar Aktifitas penggunaan dana kampanye / Format Terlampir);
7. Formulir DKPP4-REKSUS (Daftar Saldo Dana Kampanye/ Format Terlampir);
8. Formulir DKPP5-REKSUS (Daftar Penerimaan Dana Kampanye/ Format Terlampir);
9. Copy buku/rekening Koran khusus dana kampanye;
10. Surat keterangan data pengelola rekening.
11. Copy bukti tagihan/utang (apabila ada);
12. apabila rekening khusus dibuka atas nama tim kampanye tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan pasangan calon.

Download Selengkapnya Pasangan Nomor urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2

download selengkapnya

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan penerimaan dana kampanye periode pertama pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Periode pelaporan

kpu-sultengprov.go.id,- KPU Sulawesi Tengah menggelar Acara deklarasi dan Penandatangan deklarasi Kampanye Damai, Sabtu (15/03/2014). Kegiatan yang dilakukan di halaman parkir kantor gubernur Sulawesi tengah tersebut hanya diikuti lima ketua partai politik dari 12 partai peserta pemilu. Mereka adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Aminuddin Ponulele, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zainal Daud, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lutfi Lembah, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Safrun Abdullah dan Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Amiruddin Adjeng. Enam partai politik lainnya hanya diwakili oleh pengurus yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Idonesia Raya (Gerindra), Partau Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Selain dari Partai Politik Karnaval dan deklarasi Kampanye damai ini juga diikuti oleh Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Isi deklarasi damai itu antara lain peserta pemilu mengikuti pemilu dengan penuh rasa tanggung jawab, menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku, menjaga suasana kondusif, aman dan damai demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Dengan membubuhkan tanda tangan menggunakan spidol warna hitam di atas papan bilboard selebar sekitar 4×6 meter.

Isi lainnya adalah menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, serta siap menerima hasilnya menang atau kalah dengan penuh kebesaran jiwa. Setelah penandatangan, acara dilanjutkan dengan karnaval pemilu dilepas Ketua KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden didampangi oleh Kapolda Sulawesi Tengah dan Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah. Karnaval tersebut diikuti sekitar 400 orang perwakilan peserta pemilu dengan menggunakan sekitar 100 unit kendaraan dilengkapi simbol-simbol partai seperti bendera. (Red)

kpu-sultengprov.go.id, KPU RI akhirnya menetapkan sejumlah partai politik (Parpol) yang tidak bisa mengikuti Pemilu 2014 karena terlambat menyetorkan laporan dana kampanye. Untuk Sulteng, Partai Gerindra Donggala terancam tidak mengikuti Pemilu 9 April mendatang, karena telah didiskualifikasikan oleh KPU RI. Lain halnya bagi Partai Demokrat di Morowali dan Tolitoli tetap melenggang meskipun juga terlambat pada tahapan penyerahan laporan dana kampanye. Gerindra Tolitoli juga bisa berpartisipasi di Pemilu, karena masih diperbolehkan KPU.

“Jadi untuk wilayah Sulteng, yang didiskualifikasi oleh KPU RI hanya Partai Gerindra Kabupaten Donggala. Praktis, partai ini tidak bisa menjadi peserta pemilu pada tingkatannya,” ujar Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden, Minggu 16/3/2014). Menurut Sahran, keputusan Gerindra didiskualifikasi sepenuhnya menjadi kewenangan KPU RI. KPU Sulteng kata Sahran, hanya perpanjangan tangan dari KPU RI untuk mengumumkan hasil rapat yang telah diplenokan. Sehingga ujar dia, alasan detail perihal didiskualifikasinya Gerindra Donggala, bukan menjadi ranah KPU untuk menjelaskan. Read More »

kpu-sultengprov.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah mengampanyekan anti Golput kepada masyarakat, melalui jalan sehat yang melibatkan semua elemen pemilu, Minggu (09/03/2014). Ketua KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden mengatakan, jalan sehat ini merupakan momen sosialisasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang memiliki hak konstitusionalnya melalui dukungan suara pada pesta demokrasi mendatang. Pihaknya berharap partisipasi masyarakat sulawesi tengah pada pemil kedepan mencapai  75 % sampai 85 %.

“Kami juga berharap masyarakat ikut mengampanyekan anti Golput ini kepada masyarakat luar, agar angka partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah lebih meningkat dari pemilu sebelumnya,” harap Sahran. Read More »